Hindia Belanda
· Pendudukan Jepang
· Perang Kemerdekaan
· Awal Kemerdekaan
· Orde Baru dan sekarang
Prangko pertama di Hindia Belanda dicetak di Utrecht, Belanda, pada tanggal 1 April 1864. prangko bergambar Raja Willem III dari Belanda dengan nilai nominal sebesar sepuluh sen., dan dirancang oleh TW Kaiser dari Belanda. Pada tahun 1921, cap muncul di tampilan yang berbeda. Prangko seri ini dikenal sebagai seri 'Brandkast' dan secara khusus dicetak untuk melayani pos sebagai tambahan untuk mengirim surat melalui laut dan dibuat tahan air.
Periode Pendudukan Pemerintah Militer Jepang
Dalam keadaan perang, pemerintah militer Jepang tidak bisa segera menerbitkan prangko baru. Solusi tercepat adalah dengan mencetak beberapa prangko Kolonial Belanda yang tersisa. Prangko definitif mulai diterbitkan pada tahun 1943, dan menunjukkan rumah-rumah tradisional, penari, kuil, dan sawah. dirancang oleh Dick Ruhl, dan juga dirancang oleh Basuki Abdullah salah satu pelukis Indonesia.
Periode Perang Kemerdekaan
sebelumnya, pemakaian prangko Hindia Belanda dan prangko dari Pendudukan Jepang masih marak dilakukan karena beberapa prangko tersebut masih disimpan di kantor pusat Telegraph dan Telepon (PTT) Prangko ini terus digunakan dengan mencetak kata-kata "Repoeblik Indonesia", "Rep. Indonesia", "Rep Indonesia PTT.", "NRI" dan "RI". Prangko pertama yang dikeluarkan oleh Administrasi Pos Indonesia, dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 1946. Dengan menunjukkan gamber banteng dan bendera Indonesia, untuk memperingati setengah tahun Kemerdekaan.
Periode Awal Masa Kemerdekaan Indonesia
tahun 1954, percetakan modern pertama yang bernama "Percetakan Kebayoran" dibuka, awal dari proses pencetakan prangko di tingkat kabupaten. Dan Desainer-desainer pembuatan model perangko bermunculan, seperti Amat bin Djupri, Kurnia & Kok, Junalies Pada periode ini, pemerintah memerintahkan desain cap dan produksi untuk Percetakan Kebayoran, PTT memiliki kewajiban untuk menyalurkan prangko untuk setiap kantor pos di daerah daerah
periode Orde Baru
Pada periode ini pemerintah mengumumkan Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan pemerintah mengeluarkan prangko relatif besar dalam jumlah dengan berbagai tema. terkait dengan beberapa kegiatan sosial seperti seni, budaya dan pariwisata. Tema-tema ini dapat diatur dalam klasifikasi sebagai berikut:
1. Pertanian
2. Industri
3. Perhubungan dan Komunikasi
4. Perdagangan, Koperasi dan Usaha
5. Tenaga kerja dan Hak Asasi Manusia
6. Kependudukan dan Keluarga Berencana
7. Kesejahteraan Sosial
8. Perempuan, Anak dan Kesehatan Masyarakat
9. Generasi muda dan Olahraga
10. Pendidikan dan Informasi
11. Kebudayaan dan Pariwisata
12. Politik, Hukum, Keamanan Nasional dan Hubungan Luar Negeri
13. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Lingkungan Hidup
14. Ilmu dan Teknologi
15. Agama dan Kepercayaan
dan pada akhirnya perangko mulai melakukan berbagai misi dan fungsi. Kemudian, perangko dicetak di Peruri (Perusahaan Percetakan Indonesia) hasil dari penggabungan dua perusahaan negara, PN Pertjetakan Kebayoran dan PN Artha jaya (The State Mint).
by;mochtadin si beted
Tidak ada komentar:
Posting Komentar